Pemerintah Republik Indonesia Tawar-menawar dengan AS, Pilih Jalan Damai Hadapi Tarif Impor Baru

• Indonesia bergabung dengan lebih dari 50 negara untuk berunding dengan AS soal tarif impor baru; pemerintah memilih jalur negosiasi.
• Menko Airlangga dan Menlu Sugiono akan bertolak ke Washington pekan depan untuk menyampaikan proposal resmi.
• Presiden Prabowo menegaskan Indonesia akan merespons dengan tenang dan strategis.

Lebih dari 50 negara dilaporkan sudah menjalin komunikasi dengan Amerika Serikat terkait kebijakan tarif impor baru yang diumumkan Presiden Donald Trump awal April ini. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, meski ia belum menyebutkan secara rinci negara mana saja yang terlibat dan apa isi pembicaraannya.

Indonesia pun tak mau ketinggalan. Pemerintah menyatakan siap bergabung dalam barisan negara-negara yang mulai merundingkan nasib dagang mereka dengan Washington.

"Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, pada hari Minggu.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai pertemuan dengan asosiasi pengusaha di Jakarta, menyebutkan bahwa Indonesia tidak akan membalas tarif yang dikenakan, tapi menawarkan solusi alternatif berupa peningkatan impor bahan baku dari AS guna membantu menekan defisit perdagangannya. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan tarif impor 32% yang dikenakan AS terhadap produk Indonesia. Komoditas yang dipertimbangkan untuk ditingkatkan impornya antara lain gandum, kapas, serta produk minyak dan gas.

Presiden Prabowo pun angkat suara. Dalam pernyataan publik pertamanya sejak pengumuman tarif dari AS, ia menegaskan bahwa Indonesia akan bersikap tenang dan strategis. “Perang dagang memang berdampak pada kita, tapi kita tetap tenang. Kita kuat dan akan berunding dengan semua negara, termasuk Amerika Serikat,” ujarnya. “Kami menginginkan hubungan yang baik, adil, dan setara. Kita hadapi ini dengan kepala tegak.”

Sebagai tindak lanjut, Menko Perekonomian Airlangga dan Menteri Luar Negeri Sugiono dijadwalkan terbang ke Washington DC pekan depan. Mereka akan menyampaikan proposal resmi yang tidak hanya menawarkan peningkatan impor, tapi juga mengusulkan perombakan perjanjian Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang sudah ada sejak 1996.

Selain itu, proposal RI mencakup langkah deregulasi seperti pelonggaran aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi, serta evaluasi ulang terhadap larangan dan pembatasan barang ekspor-impor dari dan ke AS. Arahan dari Presiden Prabowo pun jelas: sederhanakan regulasi dan hapus aturan yang menghambat, khususnya yang berkaitan dengan non-tariff measures (NTMs).

Tak berhenti di situ, pemerintah juga tengah menyiapkan insentif fiskal untuk mendorong impor dari AS dan menjaga daya saing ekspor, termasuk penurunan bea masuk, PPh impor, dan PPN impor.

Melalui pendekatan ini, RI berharap bisa meredakan ketegangan dagang dan sekaligus memperkuat hubungan ekonomi dengan AS tanpa mengorbankan kepentingan nasional.